PNS dan Toefl Score

Kemarin sore ngobrol-ngobrol dengan sepupu yang juga PNS di Pemprov, cuma beda dinas... dan kakak sepupuku itu hepi banget karena sudah selesai diklat PIM 3, karena kata beliau: Mulai tahun depan, yang mau diklat PIM 3 harus lulus TOEFL 400 dulu.....

Beberapa minggu yang lalu, di surat kabar saya membaca bahwa salah satu syarat melamar CPNS di Pemprov Babel harus menyertakan sertifikat lulus TOEFL 400....

Tadi sore, saya membaca, di Batam ada kewajiban bagi PNS di dinas-dinas tertentu untuk menguasai bahasa Inggris....

Beberapa waktu yang lalu, Kepala BKPM RI Gita Wiryawan mensyaratkan TOEFL 600 bagi pegawai di BKPM, yang mulai diikuti langkahnya oleh beberapa kementerian.


Beberapa tahun yang lalu, UGM dan beberapa universitas negeri lainnya mensyaratkan TOEFL 400 sebagai syarat untuk wisuda.... Pak Alex Rambadeta, dosen bahasa Inggris senior di UGM yang mengajarku dikelas EAP Bappenas 2006, dengan bijak menyampaikan: Yah... kalau memang harus kuliah di luar negeri seperti kalian, memang mau tidak mau harus lulus TOEFL 550, tapi bagaimana dengan yang nanti bekerjanya di hutan... apakah memang harus demikian syaratnya... padahal mereka tidak akan menggunakan bahasa inggris dalam pekerjaannya... apakah memang harus dibebani dengan angka TOEFL 400? --> Blog beliau ada di samping kanan... :)

Terhadap kebijakan nilai TOEFL 400 untuk melamar CPNS di Pemprov Babel, saya hanya bisa nyengir. Don't know what to say lah..... Mungkin maksudnya bagus... cuma eksekusinya menurut saya gatot, alias gagal total!.... Dalam pengumuman, persyaratan terkait TOEFL itu hanyalah dengan melampirkan sertifikat TOEFL sebagai bukti telah mencapai skore 400. Saya rasa, orang yang sudah bolak balik , well... mungkin sekali dua kali ikut test-- pasti akan nyengir juga... atau bingung? Kalau saya menjadi salah satu pelamar CPNS itu, saya sih hanya akan menganggap itu sebagai "tambahan kertas persyaratan" aja.... Lah wong gak dibilangin kok TOEFL nya TOEFL berjenis apa... (TOEFL like, ITP...), pokoknya judulnya TOEFL... selanjutnya, gak disebutkan kok minimal harus sertifikat dari mana.... wong kalo cuma TOEFL-toefl an juga siapa aja bisa ngeluarin...., selanjutnya... gak dibilangin kok kapan waktu ambil tes nya... kesimpulannya... setiap orng tinggal punya modal printer dan kertas bagus untuk memprint nilai TOEFL... (trust me... saya punya sertifikat TOEFL like dari UGM dan ITB, serta 3 sertifikat ITP... makanya saya bisa ngomong kayak gini).
Bukankah lebih baik jika test bahasa inggrisnya diadakan ketika pelaksanaan seleksi CPNS nya dibandingkan dengan mensyaratkan sertifikat TOEFL yang entah bagaimana panitia akan memverivikasi keautentikannya (kecuali jika persyaratannya jelas: ITP dari lembaga yang ditunjuk). Tidakkah lebih baik jika memang menginginkan pegawai yang nilai TOEFLnya diatas 400, test bahasa Inggrisnya dilakukan setelah test kemampuan dasar dilaksnakan dan diumumkan? (memperkecil biaya test karena peserta yng ikut telah terseleksi)?

Selanjutnya untuk seleksi pejabat eselon 3 melalui test TOEFL sebelum diklat PIM 3. Saya sih oke-oke saja jika memang menginginkan pejabat eselon 3 seyogyanya memiliki kemampuan berbahasa Inggris yang agak baik, setidaknya untuk memahami bahasa tertulis. Hanya saja, Gita Wiryawan yang mematok angka 600 untuk pegawainya juga belum gila dengan asal menentukan standar yg harus dicapai tanpa menyiapkan langkah-langkah untuk mencapi kulitas tersebut....Pak Gita (kecuali dia bukan manusia) juga pasti tau, bahwa perlu waktu untuk meningkatkan kapasitas SDM dan perlu capacity building... makanya pegawai2 BKPM itu dibekali kursus TOEFL 2 jam setiap hari....
So... kalau memang mau PNS di lingkungan pemprov punya nilai TOEFL diatas 400, seyogyanya diadakan test dulu ke seluruh pegawainya, agar pegawai tau berapa nilai TOEFL yang saat itu dia capai, dan disediakan kursus untuk membangun kapasitas pegawai untuk mencapai nilai TOEFL 400 dong..... Jangan ujug-ujug langsung di patok.... meskipun sebenarnya jika mau langsung ditetapkan itu menjadi keuntungan bagi yang telah mencapai nilai TOEFL 400 tersebut.

Untuk referensi saja... ketika saya setiap hari, dari jam 8 pagi sampai jam 3 sore selama 3 bulan mengikuti kursus English for Academic Purposes di PPB UGM, dengan pengajar-pengajar yang kualitasnya tidak usah diragukan, plus pengajar-pengajar native speakers, dengan fsilits yang cukup baik, saya hanya dapat meningkatkan score ITP saya sebanyak 50 poin. Menurut pak Adi, Dosen di PPB UGM, sewajarnya memang sekitar di angka itulah poin yang bisa diungkit dengan kursus intensif selama 3 bulan.

So... saya kira, kalau memang ingin mendapatkan pegawai dengan nilai TOEFL minimum 400 di Pemprov... dengan kebijakan sertifikat ketika melamar CPNS yang seperti dibunyikan di pengumuman, itu jelas outputnya tidak akan terkontrol... Sementara itu, untuk mendapatkan pejabat eselon 3 yg memiliki nilai TOEFL 400 dengan syarat harus melewati test sebelum diklat, sewajarnya juga menyediakan dukungan capacity building juga bagi pegawai...

Terlepas dari itu semua... ya ampuuun... nilai TOEFL 400 kok jadi ukuran bisa berbahasa inggris atau tidak sih... nanggung amat! Kenapa gak 500 aja sekalian toch.... Tanya saja sama teman-teman saya yang pas EAP nilai awalnya 450... merasa bisa berbahasa inggris dengan baik atau enggak... Pasti banyak yang bilang, itu nilai minim banget... Wong yang nilainya 600 aja sampai hari ini tetep harus jungkir balik buka kamus dan cari referensi kalau harus menulis surat resmi.... trust me deh....
Selanjutnya... BKD gak usah repot-repot mbuat formasi untuk lulusan D3 dan S1 Bahasa Inggris.... dan sekali lagi... percayalah.... itu formasi akhirnya akan sia-sia belaka...secaranya kalau di kantor saya, yang disuruh jadi penerjemah akhirnya malahan yang bukan lulusan D3 atau S1 Bahasa Inggris....